PENDIDIKAN NASIONALISTIK ATAU KAPITALISTIK

Aksi unjuk rasa yang digelar kelompok aktivis mahasiswa yang menghendaki pendidikan murah dengan menolak keberadaan perguruan tinggi BHMN sepertinya hanya akan menjadi riak –riak kecil yang tidak akan mempengaruhi para decision maker untuk tetap melanjutkan niat mengkomersialkan pendidikan kita. Meski Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dengan tegas menyatakan anggaran pendidikan sebesar 20% dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), tak menyurutkan langkah sebagian perguruan tinggi untuk tetap berupaya menggali pendanaan dari kantong orang tua para mahasiswa. Inilah konsekuensi dari perguruan tinggi yang menjadi seperti perusahaan swasta dimana dana pendidikan mesti dicari sendiri tanpa subsidi. Apapaun motivasinya, tak seharusnya perguruan tinggi membebani para mahasiswa dengan biaya pendidikan yang terus meninggi.