Guna memahami corak ekonomi Indonesia, dan menjawab apakah ekonomi Indonesia lebih pasar bebas ataukah ekonomi kerakyatan/ekonomi Pancasila, yang menjadi tugas dari makalah ini. Makalah singkat ini mula pertama akan berupaya membuat tafsiran normatif tentang ekonomi kerakyatan/ekonomi Pancasila, terutama untuk memandu kita memilih pranata dan kelembagaan semacam apa yang saya anggap “lebih dekat” dengan ekonomi Pancasila. Kata kuncinya di sini adalah “lebih dekat”. Lebih dekat di sini diartikan sebagai “secara normatif lebih koheren dan secara pranata/kelembagaan lebih konsisten dengan upaya memajukan nilai-nilai Pancasila”.
Secara bersahaja, di sini diajukan proposisi normatif: kebijakan ekonomi yang lebih koheren dengan nilai dan semangat Pancasila dan UUD 45 (keadilan sosial dan demokrasi) adalah kebijakan dan pranata ekonomi yang mengutamakan efisiensi dan keadilan sosial, dan tidak boleh mengorbankan salah satunya. Menurut bapak bangsa kita Muh Hatta, hak milik dan usaha swasta (pasar) harus dihormati dan dilindungi, akan tetapi, keadilan sosial juga harus diupayakan sebaik-baiknya. Dalam kosa kata klasik Indonesia, bagaimana Daulat Pasar dan Daulat Rakyat diwujudkan sama tinggi tanpa menenggelamkan salah satunya; Instrumen kebijakan dan pranatanya bisa bermacam-macam, mulai dari koperasi, BUMN, kebijakan sosial/jaminan sosial hingga peranan dan kapasitas pemerintah daerah yang kuat. Ketimpangan sosial hanya boleh terjadi jika dan hanya jika, sistem itu memberikan keuntungan bagi kelompok lemah, sebagaimana dirumuskan oleh John Rawls.
Untuk memudahkan pemeriksaan kita, maka akan diajukan empat parameter untuk memperlihatkan sejauh mana sebuah kebijakan atau pranata/kelembagaan dapat dinilai lebih mendekatkankan kita kepada ideal ekonomi Pancasila. Keempat Paramater itu adalah (a) hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan pemerataan atau distribusi; (b) prioritas antara sektor keuangan dan sektor riil; (c) hubungan antara kebijakan moneter dan kebijakan fiskal; (d) hubungan antara internasionalisasi ekonomi dan otonomi kebijakan ekonomi nasional. Secara ringkas, keempat parameter masalah dikemukakan pada bagian berikut.
I Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan dan distribusi. Di satu pihak, data dan statistik memperlihatkan bahwa ekonomi Indonesia terus tumbuh dan positif. Bahkan diukur dari besaran PDB, Indonesia kini masuk dalam kelompok 20 perekonomian terbesar di dunia. Meski secara per kapita PDB masih rendah, tetapi secara agregat, kue ekonomi Indonesia telah melampaui Negara tetangga Malaysia, dan Thailand, dan menyamai ekonomi Negara maju seperti Swedia dan Belgia.
Tetapi kita melihat kenyataan bahwa pengangguran dan kemiskinan masih merupakan masalah yang berat. Kue ekonomi sudah cukup besar, mengapa distribusi kue ekonomi tersebut belum terjadi? Kebijakan dan kelembagaan macam apa untuk memastikan terjadinya pemerataan dan distribusi (wilayah dan kelompok sosial)? Dapatkan kebijakan sosial hanya dianggap sekunder terhadap kebijakan pertumbuhan ekonomi? Dapatkan Jaminan Kesehatan universal untuk semua warganegara, sebagaimana diamanatkan oleh UU SJSN th 2004, segera direalisasikan? Singkat kata, pada aspek ini kita melihat ada niat politik dan rencana pemerintah untuk membuat keseimbangan, antara pertumbuhan dan pemerataan, atau antara kebijakan ekonomi dan kebijakan sosial, melalui berbagaiu transmisi dan jalur kebijakan, salah satunya melalui kebijakan sosial dan perlindungan sosial seperti UU SJSN 2004. Namun, 5 tahun setelah UU SJSN dilansir, kita masih menunggu realisasinya.
Sektor keuangan dan sektor riil. Di satu pihak, Indonesia sedang memasuki banjir dana jangka pendek dan investasi keuangan. Transaksi saham dan pasar uang di BEJ senantias bergairah dan lancar. Namun, Indonesia kini dianggap oleh para ahli sedang memasuki tahap de-industrialisasi. Yakni merosotnya industri skala dan kapasitas industri manufaktur yang menyedot banyak tenaga kerja. Hal ini juga diakui oleh pemerintah dan bahkan menteri perindustrian sendiri. Pertanyaannya adalah, bagaimana kemajuan sektor keuangan tidak menelantarkan kemajuan di sektor riil? Dengan singkat dapat dikatakan bahwa sektor keuangan masih menjadi anak emas, sementara sektor riel masih tertinggal. Pengucuran kredit yang lamban, suku bunga perbankan yang masih tinggi dan berbagai keterlambatan realisasi di bidang infrastruktur misalnya, adalah beberapa contoh saja.
Moneter dan fiskal. Untuk memecahkan masalah ekonomi, pemerintah memiliki dua sarana dalam kebijakan ekonomi, yakni kebijakan moneter (suku bunga, tingkat inflasi) dan kebijakan fiskal (APBN, pajak dan alokasinya). Di satu sisi kita memahami bahwa kebijakan moneter (suku bunga, pengendalian inflasi) adalah penting bagi kemajuan ekonomi. Tetapi, kebijakan fiskal juga sama pentingnya. Kebijakan fiskal memastikan terjadinya aliran dana yang memadai untuk memacu dan menaikkan daya hidup sektor riil dan derajat pendapatan warganegara secara umum. Menolong bank yang sakit karena beresiko terjadi kebakaran pada lebih banyak bank mungkin saja dapat dibenarkan. Tetapi mengambil begitu besar dana pemerintah (APBN) untuk menolong bank yang sakit dan korup, akan menimbulkan pertanyaan, tidak saja soal biaya kepada APBN tetapi menyangkut legitimasi kebijakan tersebut di tengah urgensi belanja sosial (jaminan kesehatan, pendidikan) dan infrastruktur lainnya (listrik, transportasi).
Dengan sederhana dapat dikatakan bahwa perhatian penuh Bank Indonesia untuk mengendalikan angka inflasi, tidak dilakukan sejalan dan seirama dengan perhatian penuh pada kebijakan moneter untuk mendukung dan mempercepat penyediaan dana dan kredit untuk memacu pergerakan ekonomi melalui dorongan kebijakan fiskal. Sekadar contoh, Bank-bank dan pemerintah daerah lebih suka menyimpan dana dalam SBI, dan memperoleh laba tanpa kerja keras menyalurkan kredit kepada berbagai kalangan masyarakat yang memerlukannya.
Sehingga wajar apabila muncul persoalan mana yang lebih penting antara kebijakan moneter dan fiskal. Atau setidaknya, bagaimana kebijakan moneter dan fiskal dapat secara bersama dan koheren diarahkan untuk tujuan pembangunan: mengatasi pengangguran dan kemiskinan (suku bunga rendah, inflasi yang terkendali, kredit perbankan yang tersedia, pendapatan dan lapangan kerja, dll). Dapatkah kebijakan moneter ketat (inflasi rendah) dan kebijakan fiskal expansif dijalankan bersama-sama guna mendongkrak ekonomi dan melawan deindustrialisasi? Mungkinkah perolehan pajak dinaikkan dan mengapa tidak ada rencana kenaikan pajak sementara potensi pajak masih demikian besar?
Internasionalisasi ekonomi dan otonomi kebijakan ekonomi nasional. Di satu sisi, demokrasi sudah berhasil dipulihkan sejak 10 tahun lalu, dengan parpol, pers yang bebas dan pergantian pemerintahan berlangung secara damai dan teratur (pemilu tiga kali sejak 1999). Di sisi lain, kita melihat internasionalisasi ekonomi yang telah berjalan makin intensif sejak 1980an telah makin tampak berakibat mengurangi kendali kebijakan ekonomi di tingkat nasional. Soalnya adalah, bagaimana politik nasional dapat lebih mengendalikan internasionalisasi ekonomi? Apabila kita bersikap selektif terhadap globalisasi, maka seleksi macam apa yang harus dilakukan? Bisakah perjanjian internasional menjadi pelindung kebijakan ekonomi nasional?
FerryAgusta 