Memotret Kuasa Malaysia di Kalimantan: Dominasi Ekonomi, Sosiokultural, Politik, dan Dampaknya Bagi Ketahanan Nasional Republik Indonesia

Posted: Desember 7, 2009 in nasionalisme
Tag:, , , ,

Tulisan ini ingin memotret Kalimantan dalam peta pertautan kepentingan antara RI dengan Malaysia, dan Kalimantan sendiri yang termanifestasikan dalam bidang ekonomi, sosio kultural, politik, dan imbasnya terhadap ketahanan nasional RI.

Pendahuluan

Pada 1961, Kalimantan dibagi menjadi empat administrasi. Kalimantan, sebuah provinsi di Indonesia, terletak di selatan Kalimantan. Di utara adalah Kerajaan Brunei dan dua koloni Inggris; Sarawak dan Britania Borneo Utara, kemudian dinamakan Sabah. Sebagai bagian dari penarikannya dari koloninya di Asia Tenggara, Inggris mencoba menggabungkan koloninya di Kalimantan dengan Semenanjung Malaya untuk membentuk Malaysia. Rencana ini ditentang oleh Pemerintahan Indonesia, Presiden Soekarno berpendapat bahwa Malaysia hanya akan menjadi sebuah boneka Inggris, dan konsolidasi Malaysia akan menambah kontrol Inggris di kawasan ini, sehingga mengancam kemerdekaan Indonesia.

Pertentangan tajam antara Indonesia, Filipina, Brunei, Singapura dan Malaysia terkait pembentukan Negara Malaysia berlangsung cukup lama sampai-sampai terjadi politik konfrontasi antara Indonesia dengan Malaysia. Federasi Malaysia resmi dibentuk pada 16 September 1963 melalui sebuah referendum yang diorganisasi oleh PBB. Brunei menolak bergabung dan Singapura keluar di kemudian hari. Jika dihitung, Malaysia baru berdiri selama 46 tahun, berkebalikan angka dengan RI yang 64 tahun. Walaupun usia pendirian Negara Malaysia yang lebih pendek jika dibanding Indonesia, namun kekuatan ekonomi Malaysia lebih baik daripada Indonesia, dimana dapat dilihat dari tingkat ekspor manufakturnya yang besar dalam peta perdagangan dunia. Dan sekarang Malaysia sudah melakukan ekspansi kekuatan ke negara sekitarnya, termasuk Indonesia melalui investasi yang nilainya besar di wilayah Kalimantan.

Ketahanan nasional: geopolitik dan Geostrategi

Bentuk, keadaan, dan lokasi geografi suatu negara sangat mempengaruhi kehidupan bangsa yang mendiaminya dalam penyelenggaraan dan pengaturan kesejahteraan dan keamanan.  Seperti yang kita ketahui bersama, secara geografis Indonesia merupakan negara kepulauan (archipelagic state), dimana dalam membina ketahanan nasionalnya, negara kepulauan akan lebih banyak memanfaatkan potensi lautnya. Posisi dan letak geografis suatu negara akan sangat menentukan peran negara tersebut dalam percaturan lalu lintas dunia dan akan menghadapi bentuk-bentuk ancaman yang berbeda. Dengan demikian letak geografis suatu negara akan berpengaruh pada ketahanan nasionalnya.

Sedangkan arti ketahanan nasional itu sendiri adalah perihal keteguhan hati untuk memperjuangkan kepentingan nasional. Oleh karena itu ketahanan nasional merupakan kondisi dinamis suatu bangsa, berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional, dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, serta gangguan baik yang datang dari dalam dan dari luar yang secara langsung dan tidak langsung membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup suatu bangsa dan negara serta perjuangan mewujudkan tujuan nasionalnya (Sunarso, dkk, 2006, 189).

Letak Indonesia yang berada di posisi silang lalu lintas aspek-aspek kehidupan sosial dunia, yang mempunyai kekayaan alam melimpah dan sumber daya manusia yang melimpah dan murah merupakan daya tarik tersendiri bagi negara-negara yang tidak memilikinya, sehingga merupakan sumber yang kadangkala dirasa tidak menguntungkan bagi Indonesia. Tidak berlebihan kiranya muncul ungkapan “siapapun yang ingin menguasai dunia adalah dengan menguasai Indonesia terlebih dahulu”.

Tantangan Ketahanan Nasional RI di Kalimantan: ekonomi, sosio kultural dan politik

Seperti yang sudah dijelaskan diatas, geopolitik Indonesia sangat rentan terhadap ancaman, tantangan, halangan, dan gangguan dari negara-negara lain. Lemahnya kontrol dari Jakarta dan ketimpangan pembangunan di kawasan yang berbatasan dengan negara-negara tetangga harus diakui telah memainkan melemahnya semangat kebangsaan warganya. Contoh nyata adalah klaim Pulau Pasir di wilayah Timor oleh Australia dan RI menerimanya, Sipadan dan Ligitan menjadi milik Malaysia melalui putusan Mahkamah Internasional, tapal batas di Kalimantan digeser hingga 800 meter, dll. Dan yang akan dihadapi lagi oleh Indonesia dengan Malaysia adalah sengketa Blok Ambalat dan tiga pulau: Pulau Miangas, Marore, dan Marampit di Provinsi Sulawesi Utara yang berbatasan dengan Mindanao, Filipina, kini telah masuk peta pariwisata Filipina.[1]

Kondisi kehidupan di sepanjang perbatasan Kalimantan dengan kehidupan di seberang perbatasan yang lebih makmur telah mengurangi kebanggaan warga di perbatasan pada Indonesia. Seperti yang dituturkan oleh seorang mahasiswa[2] asal Kalimantan Barat tentang kehidupan di perbatasan Kalbar dan Malaysia Timur dimana masyarakat Kalbar secara ekonomi lebih berorientasi pada Malaysia. Kegiatan ekonomi warga Kalbar banyak mengambil ruang di pasar Malaysia dengan memakai mata uang ringgit. Dalam bidang sosio kultural, warga Kalbar merasa lebih dekat dengan warga Malaysia karena sama-sama serumpun Melayu.

Berikut ini potret dominasi Malaysia di Kalimantan dari kacamata ekonomi, sosio kultural dan politik.

a)     Penjajahan Ekonomi Malaysia

Dalam era sekarang telah terjadi pergeseran geopolitik ke arah geoekonomi. Dalam beberapa tahun belakangan ini, Malaysia terlihat agresif menggarap potensi bisnis di Indonesia, mulai perkebunan, pertambangan, telekomunikasi, perbankan, asuransi, pendidikan, hingga sektor kesehatan. Mereka pun sukses mendulang keuntungan. Sebaliknya, Indonesia terkesan hanya mampu  menggaet Ringgit dari tenaga kerja informal di negeri Jiran itu.

Selama 2007-2009, data Badan Koordinator Penanaman Modal (BKPM) menunjukkan, realisasi investasi Malaysia di Indonesia sekitar US$ 1 miliar. Dari sisi neraca perdagangan, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, defisit neraca perdagangan Indonesia-Malaysia membengkak. Tahun lalu, nilai impor Indonesia dari Malaysia mencapai US$ 8,9 miliar, sedangkan nilai ekspornya hanya US$ 6,4 miliar. Indonesia hanya sukses mendulang devisa dari sekitar dua juta tenaga kerja Indonesia (TKI) yang merantau ke negeri Jiran itu.

Di Indonesia, para pemodal Malaysia telah merasuki aneka sektor bisnis. Di sektor perkebunan, para pemodal Malaysia telah menguasai sekitar 2,1 juta ha dari 5,2 juta ha lahan kelapa sawit. Dengan demikian, 50 perusahaan Malaysia telah mengontrol 50% lahan perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Padahal data dari Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), 40% luas perkebunan kelapa sawit saat ini milik rakyat dan badan usaha milik negara (BUMN), yaitu masing-masing 2,1 juta ha untuk rakyat dan 800 ribu ha milik BUMN. Sebagian besar adalah milik perusahaan swasta Indonesia.

Ini berarti telah terjadi land reform by market di kawasan Kalimantan di balik sistem pasar bebas yang tidak mengenal pembatasan investasi asing. Pemerintah Indonesia tidak bisa membatasi investasi di perkebunan kelapa sawit oleh pengusaha asal Malaysia. Hal ini diakui oleh Dirjen Perkebunan Deptan Ahmad Mangga Barani bahwa perusahaan Malaysia makin gencar mengakuisisi perkebunan kecil di Indonesia. Yang mana, pemerintah pusat sulit memantau aksi akuisisi itu karena izinnya lewat pemerintah daerah. Malaysia berinvestasi untuk perkebunan kelapa sawit, namun juga merambah sektor infrastruktur dengan membangun pelabuhan kecil untuk ekspor minyak kelapa sawit (CPO) di Kabupaten Ketapang, pabrik pengolahan kelapa sawit, minyak dan gas serta sektor energi di Kalimantan Barat.[3]

Di sektor perbankan, Malaysia itu juga telah memantapkan posisinya melalui sejumlah bank, seperti CIMB Niaga dan Bank Internasional Indonesia (BII). CIMN Niaga adalah perusahaan keuangan yang sahamnya di perdagangkan Bursa Efek Indonesia (BEI). Per 31 Maret 2009, kapitalisasi pasar CIMB Niaga tercatat sebesar Rp. 11,25 triliun. CIMB Niaga merupakan bank keenam terbesar di Indonesia dari segi asset (Rp 102,9 triliun).

Di sektor telekomunikasi, Malaysia mengepakkan sayapnya melalui PT Excelcomindo Pratama. Tahun akhir 2008 ini, operator seluler itu mempunyai pelanggan sebanyak 26 juta. Meski rugi bersih Rp 306 miliar, pada kuartal I 2009, pendapatan XL  naik dari Rp 2,65 triliun menjadi Rp 2,926 triliun. Jika kurs rupiah stabil di bawah Rp 10.500, setidaknya XL bisa membukukan keuntungan bersih Rp 400 miliar seperti yang dijelaskan Hasnul Suhaimi, presiden direktur Excelcomindo.

Selain berinvestasi langsung, para pebisnis Malaysia juga terlihat agresif menarik minat orang kaya Indonesia melalui program pariwisata, kesehatan, dan pendidikan.  Sebelumnya, negeri jiran itu mengintip keberhasilan Singapura menjaring pasien-pasien potensial Indonesia. Mereka pun berlomba-lomba mengemas pelayanan di rumah sakit dengan cara menarik. Salah satunya dengan menerapkan konsep wisata kesehatan (medical tourism). Data Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) menunjukkan, pasien asal Indonesia mendominasi rumah sakit di Malaysia. Sekitar 70% pasien Indonesia berasal dari Sumatra, sedangkan sisanya dari Jakarta, Surabaya, dan Bandung. Bahkan, RS Lam Wah Ee Malaysia mampu menjaring 12.000 orang Indonesia per tahun atau sekitar 32 pasien per hari. Jumlah pasien Indonesia di RS Adventist mencapai 14.000 per tahun atau sekitar 38 pasien per hari.

Dari sisi tenaga kerja, Malaysia berhasil menjaring 2 juta tenaga kerja Indonesia (TKI), 800 ribu di antaranya bekerja secara ilegal. Bukan hanya pekerja informal, negeri itu juga mampu menggaet tenaga kerja ahli, seperti di sektor minyak dan gas, dari Indonesia.

Di bidang pendidikan, Malaysia juga sukses menarik 10.000 pelajar Indonesia.  Mereka umumnya meminati bidang bisnis, teknologi informasi, desain grafis, teknik, dan komunikasi. Pada 2010, Departemen Pendidikan Malaysia menargetkan bisa menggaet 100 ribu pelajar Indonesia.[4] Sebaliknya, jumlah pelajar Malaysia di Indonesia hanya sekitar 4.000.

b)     Me-malaysia-kan Kalimantan melalui panji melayu

Ketahanan sosial budaya diartikan sebagai kondisi dinamis budaya bangsa yang berisi keuletan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi ancaman, tantangan, halangan dan gangguan baik yang datang dari dalam maupun dari luar, baik yang langsung maupun tidak langsung yang membahayakan kelangsungan hidup sosial NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Ketahanan budaya merupakan pengembangan sosiokultural dimana setiap warga masyarakat dapat mengembangkan kemampuan pribadi dengan segenap potensinya berdasarkan nilai-nilai Pancasila (Sumarsono, 2000, 124).

Globalisasi yang terjadi sekarang membawa gelombang transformasi budaya dari luar yang turut memainkan perubahan sosial dan menggerus budaya nasional dan lokal. Dengan demikian faktor teknologis kultural memegang peranan penting untuk perubahan sosial

Walaupun hal ini sudah disadari oleh pemerintah dan segenap masyarakat Indonesia, namun agaknya kita belum terlalu memberikan perhatian besar pada kelangsungan kebudayaan kita. Hal yang paradoks dengan Malaysia, Malaysia memberikan perhatian besar pada kebudayaan. Bukti nyata ada pada segala upaya yang dicurahkan Malaysia untuk menjadi pemilik budaya Melayu. Malaysia sudah membeli semua karya sastra dan budaya dari Kepulauan Riau dan Mentawai.[5] Tidak hanya itu saja, Malaysia juga mempunyai program revitalisasi budaya Melayu dengan menggelar event penganugerahan Majelis Peresmian Konvensyen Biro Sosio Budaya Dunia Melayu Dunia Islam (DMDI) kepada siapapun yang dinilai berhasil dalam memajukan seni budaya Melayu.

Penghargaan DMDI ini diberikan setiap lima tahun sekali. Pada tahun 2004, penghargaan diberikan kepada enam tokoh yang dinilai berhasil dalam memajukan seni budaya Melayu. Dari enam orang yang menerima penghargaan, empat diantaranya adalah para tokoh senibudaya Melayu Indonesia, yakni Abdi Nurkamil dari Kalbar, DR Mohammad Hefi Imran dari Padang Sumatera Barat, Drs Fadlin Muhammad dari Medan Sumatera Utara, dan Riswani dari Jambi. Sementara dua penghargaan lainnya diberikan kepada Prof DR Hashim Ismail dan Amirudin Md Ali dari Malaysia.[6]

Malaysia sendiri terdiri dari campuran multi etnis, namun mayoritas mereka terdiri dari suku bangsa melayu atau ras melayu. Malaysia secara serius tinggal bersiap mendeklarasikan diri sebagai induk budaya Melayu. Itu artinya, ke depan budaya melayu yang ada di Sumatra dan Kalimantan merupakan subculture budaya melayu Malaysia.

c)      Menuju dominasi politik

Secara ekonomi Malaysia sudah mencengkeram Kalimantan. Melalui investasi ekonominya, para aparat pemerintahan dan masyarakat Kalimantan lebih merasa berterima kasih pada Malaysia daripada Indonesia karena dimata mereka keberadaan Malaysia dapat meningkatkan kinerja perekonomian, perluasan kesempatan kerja, perolehan devisa negara dan membangunkan infrastruktur.

Dalam bidang sosio kultural, Malaysia menancapkan pengaruhnya di kawasan melalui penunggalan budaya Melayu. Tak ayal lagi warga Kalimantan akan merasa lebih dekat dengan Malaysia. Ditambah lagi dengan ketimpangan mencolok antara kehidupan warga Kalimantan dan Malaysia di daerah perbatasan. Sebuah riset yang dilakukan oleh Atmajaya Photography Club (APC) di daerah Palapasang yang dimulai menjelang pergantian tahun 2007-2008, secara lugas menggambarkan keadaan disana. Palapasang adalah sebuah dusun yang lengang, dengan rumah-rumah sederhana beratap seng berwarna merah kehitaman karena terkena karat. Palapasang merupakan dusun yang terletak di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia. Secara administratif, dusun itu masuk dalam wilayah Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Dusun itu menjadi potret kusam wilayah perbatasan, tanpa jalur jalan ke ibukota kecamatan, terbatasnya tenaga pendidik dan fasilitas penunjang, hidup tanpa layanan kesehatan, serta sanitasi yang buruk.[7]

Untuk mengetahui perikehidupan warga Palapasang secara utuh, beberapa orang tim riset APC ikut dengan sejumlah warga yang akan menjual hasil ladang ke Kampung Sadir, pasar yang biasa mereka jadikan tempat untuk transaksi ekonomi, sebuah tempat yang masuk kewilayahan Sarawak, Malaysia. Tak mudah untuk mencapainya. Berjalan kaki menyusuri perbukitan selama tiga sampai empat jam sambil membawa puluhan kilogram hasil ladang, rutin dilakukan warga Palapasang menuju Sadir setiap minggu. Sebuah kontradiksi yang menyentak kedua fotographer APC ketika tiba di Sadir. Sama-sama terletak di perbatasan, dengan kondisi geografis yang tidak jauh berbeda, namun warga di Sadir menikmati “kemewahan” layanan yang diberikan Pemerintah Malaysia. Jalan aspal, sepeda motor diparkir di depan rumah, listrik menyala terus-menerus, rumah tertata rapi, menjadi pemandangan yang sangat biasa di Sadir, namun masih mustahil di Palapasang.[8]

Catatan penting dari pengaruh Malaysia di Kalimantan adalah terciptanya dominasi secara ekonomi, hegemoni secara sosio kultural, yang pada akhirnya bertransformasi ke arena politik. Melalui penguasaan dua bidang ini, secara otomatis akan membuka perasaan acuh pada nasionalisme Indonesia dan lebih menghargai keberadaan Malaysia. Karena warga Kalimantan merasa bahwa pemerintah Indonesia tidak mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalimantan. Padahal  kesejahteraan merupakan kunci terciptanya integrasi nasional demi terwujudnya cita-cita nasionalisme. Seandainya terjadi konfrontasi antara pemerintah Indonesia dengan Malaysia lagi, tidak menutup kemungkinan warga Kalimantan akan lebih pro Malaysia daripada ke Indonesia.


Dampak bagi ketahanan nasional RI, kesimpulan awal

Dari eksplorasi diatas, dapat disimpulkan bahwa Indonesia berada pada posisi silang dunia yang sangat strategis. Posisi silang demikian membawa pengaruh kehidupan terhadap bangsanya, baik pengaruh yang baik maupun buruk. Melihat keadaan yang terjadi di Kalimantan dan daerah-daerah lain yang tertinggal, Pemerintah Indonesia harus lebih mempertimbangkan dan memperhatikan pengaruh-pengaruh yang tidak menguntungkan, lebih-lebih jika posisi silang ini dikaitkan dengan sumber-sumber kekayaan alam, maka bahaya/ancaman dari luar akan lebih besar lagi. Hal ini dibuktikan dengan hasrat Malaysia yang melakukan ekspansi pada Kalimantan secara ekonomi dan mengakuisisi melalui budaya Melayu.

Tak bisa dibantah lagi bahwa perubahan sosial yang terjadi tidak terlepas dari keberadaan Indonesia pada posisi silang menimbulkan proses akulturasi yang menjadikan Indonesia seperti sekarang ini, baik kehidupan sosial, politik, religi, bahasa maupun budayanya.

Dengan demikian jelaslah bahwa ketahanan nasional di era globalisasi ini makin kompleks. Batas-batas negara makin kabur terkikis oleh kerja sama ekonomi, informasi global dan kemajuan iptek. Benar kiranya apa yang diungkapkan oleh Bung Karno pada 1955 yakni Colonialism has also its modern dress in the form economic control, intellectual control, and actual physical control by a small but alien community with nation. Untuk itu, bicara ketahanan nasional tidak bisa lagi memakai pendekatan konvensional (hard power) seperti dulu, melainkan menggunakan pendekatan soft power (kultural), yang mana meletakkan pembangunan SDM Pancasilais yang berbasis kompetensi sebagai prioritas [andyrahmat]

Referensi

  • Sunarso, dkk, 2006, Pendidikan Kewarganegaraan, Yogyakarta, UNY Press.
  • Wisnu Wardhana, Tadjudin Noer Efendi, Wuryadi, 2004, Perspektif Pemikiran Bung Karno, Jakarta, Lembaga Putra Fajar.
  • PPM UII, 1997, Liberalisasi Ekonomi dan Politik di Indonesia, Yogyakarta, Tiara Wacana bekerja sama dengan PPM UII.
  • Majalah Berita Mingguan Tempo.
  • Kapanlagi.com.
  • Pontianakpost.com.
  • Berita Antara.
  • Galeri Foto Jurnalistik Antara.

[1] Majalah Berita Mingguan Tempo, Tiga Pulau Bisa Lepas, 23 Februari 2009.

[2] Didik adalah mahasiswa Jurusan HI Fisip UPN Yogyakarta berasal dari Pontianak menceritakan kehidupan masyarakat Kalbar yang lebih berkiblat ke Malaysia, memakai Ringgit sebagai alat tukar, jual beli barang di pasar Malaysia, serta disatukan oleh kedekatan budaya Melayu.

[3] RI-Malaysia Tandatangani Kesepakatan Kerjasama Bisnis dan Investasi, Kapanlagi.com. Lihat juga Pontianakpost.com, Malaysia investasi 100 ribu Ha sawit, 8 Februari 2004, dimana sejumlah pengusaha asal Malaysia berniat menanamkan modalnya untuk perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Barat. Tak alang-alang, mereka meminta alokasi areal seluas 100 ribu hektar dekat dengan Kota Pontianak untuk kepentingan pelabuhan. Bukan itu saja, Malaysia juga menginginkan pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit di daerah perbatasan, namun keinginan ini ditentang oleh anggota DPD se-Kalimantan yang tergabung dalam Kaukus DPD Kalimantan, Antara, 1 Maret 2006.

[4] Investasi Dua Arah Indonesia-Malaysia, Gatra.com, 17 April 2009.

[5] Malaysia Berniat Jadi Induk Budaya Melayu, Detik.com, 29 Agustus 2009.

[6] Pontianakpost.com, Bukti Seni Budaya Melayu Kalbar Diakui Dunia, 8 Februari 2004. Sebuah upaya pemberdayaan kebudayaan lokal (budaya melayu) yang tidak dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Sebagaimana diketahui, Melayu atau Malayu berasal dari kebudayaan melayu kuno yang ada di kepulauan Sumatera dan Kalimantan, maka sering kita dengar sebagian pulau sumatera dan Kalimantan disebut penduduk lokal sebagai Bumi Melayu. Secara historis perkembangan kerajaan melayu kuno tersebar kebudayaannya di sepanjang pulau-pulau yang ada di selat malaka, mereka dipersatukan oleh bahasa yaitu bahasa melayu.

[7] Serpihan Nasionalisme Indonesia di Palapasang, Galeri Foto Jurnalistik Antara, Jakarta, 5 Agustus 2009.

[8] Ibid.

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s